undang undang no 2 tahun 2017. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. undang undang no 2 tahun 2017

2, LN. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023. Website Resmi Informasi Hukum KPU. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 2: Tahun: 2017: Tentang: Jasa Konstruksi: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 12. NOM OR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SALIN AN. 348 Res Publica Vol. 2. Tanggal unggah. 18 Tahun 1999, peran pemerintah daerah akan lebih banyak dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ketentuan mengenai Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memerlukan peraturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Mencabut : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. BAB I. No. Tipe: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: T. 6011, LL BPK RI: 10 HLM. Secara resmi, UU ini dikenal sebagai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 (atau UU 7/2017). Peraturan. terbitlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) pada November 2017 lalu. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2 009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti. A NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM UMUM Pasal I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan. 07 Sawitan ,. 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan dan dengan berlakunya. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. Kementerian Sekretariat Negara: No. 105, TLN No. Lembar Kerja Peraturan. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Keinsinyuran adalah cakupan Keinsinyuran, standar Keinsinyuran, Program. LEMBARAN NEGARA. 6626, jdih. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara y ang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75,. 4. Dan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam Tambahan Lembaran Negara Republik. Sayangnya, dalam UU No 2 Tahun 2017 tidak ada dijelaskan apa yang. go. VI No 2 Juli - Desember 2018 Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Nomor. UU 2/2017 mencabut dan menyatakan UU 18/1999 tidak berlaku. ABSTRAK: bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Presiden. Undang-undang (UU) No. Perwakilan. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. 32 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NO. di Lihat 6985 kali . Pasal I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". 3, Sept. 2017, No. Badan / Pengarang: Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia. TENTANG. Download: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 PDF. 18 Tahun 1999 UU No. Perppu tersebut. Pada tanggal 12 Desember 2022 Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. Berdasarkan. Lampiran file: 35 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 14 hlm; Penjelasan hlm 7. pdf . TENTANG DATABASE PERATURAN. arsitek. 4Ibid. H. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Dengan banyaknya perubahan substansi atau materi dan sistematika perundangan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 237 disebutkan bahwa: ”Jika suatu Peraturan (Precis : LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2 OF 2017 ABOUT CONSTRUCTION SERVICES) Cara memahami regulasi dengan membaca alur ringkasannya. 2017/NO. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Badu, SH,. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pasal 46 butir d dan e, Pasal 64 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 160 ayat (1) dan (2), Pasal 168 ayat (1). Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI 20 20 TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN Selaras dengan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah untuk Sub Urusan Jasa Konstruksi Pasal 4-10 KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT KEWENANGAN SEBAGAI DAERAH OTONOM PEMERINTAH PUSAT. UU NO. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. UU No. 42/Menhut-II/2014. 2017, No. Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara RepublikUndang-undang Republik Indonesia · Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 3. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan PresidenUU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. No 2 dari 27 Berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019. tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Penulis : Fayakun, S. 2, BN. Tipe Dokumen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 (UU/2017/17) (2017) tentang Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) portal. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi 62. (2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap. Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat akan adanya dugaan kejahatan dan/atau. Undang-undang. 29, Menteng,. , M. 2 Tahun 2017 Keterangan 1. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. E. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021, dan. Tujuan Undang - Undang Dari kedua peraturan ini mempunyai tujuan yang saling melengkapi, 1 DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL FAKULTAS VOKASI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER Menurut UU no. . 9 Tahun 2017 ini memberi kewenangan yang luar biasa kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jen-deral Pajak (DJP) untuk meminta laporan informasi keuangan, bukti, maupun keterangan dari lembaga jasa keuangan antara lain perbankan, pasar modal, perasuransian, atau jasa keuangan lain. 2/2017) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, penyelesaian sengketa konstruksi yang semula ditempuh melalui 2 (dua) jalur, yakni jalur pengadilan dan di luar pengadilan mengalami perubahan. Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pemerintah juga diberi wewenang secara sepihak untuk membubarkan Ormas, Pasal 62 ayat (2) Perppu ini Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan. Dana cadangan. . 3 Tahun 2017 Sistem Perbukuan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Merdeka. id : 46 hlm. IN VITRO DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA. Undang-Undang. Undang-Undang. Kemasyarakatan. - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan. 2021/No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);. Pencabutan. IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017. ,----- - - - PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA -2 - Dengan Persetujuan. Tahun. 2017. M. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah kemudian mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang NomorMENURUT PERKAP NO. PP ini mengatur mengenai pembagian tanggung jawab, hak, dan kewajiban setiap pihak dalam pelaksanaan jasa konstruksi. 9, LN. M. 2017. 5491, LL SETNEG: 31 HLM. Pradnyana dkk, Dewa Putu Wahyu Jati. Makna dari "kedaulatan berada di tangan ralcyaf yaitu bahwa. E. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran NegaraUndang-Undang No. 18 Tahun 1999 UU No. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154. Peraturan Daerah (PERDA) NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dengan adanya. PEMILIHAN UMUM. UU 6/2017 diterbitkan dengan latar belakang belum adanya. 2 Tahun 2017, dinilai oleh sebagian pihak membuka peluang bagi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang terhadap Ormas. d. Dengan adanya undang-undang ini, konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat saat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi: Pasal 52: 1. Perppu 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. ABSTRAK PERATURAN. ». 6018 PEMBANGUNAN. Glosarium. 2 Tahun 2017 – Jasa Konstruksi (01) By. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi T. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 3. Karena itu, dalam undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam Pasal 1 Ayat (5) dan (6) mendefinisikan Pengguna Jasa sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada awal Desember tahun 2016 lalu saat mewakili Presiden RI pada rapat Kerja. Undang-undang (UU) No. Nim 271412018. Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. Badan / Pengarang. Peraturan: 22: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PP: Tempat Penetapan: Jakarta:. 2017/NO. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang. UU No. 2, Mei 2011. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana; Tentang Website. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi. Hibah . 11, 2017 PEMBANGUNAN. 6084, LL SETNEG : 9 HLM. Berikut adalah isi UU 17 tahun 2013 tentang Ormas, setelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang / Perppu 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 190, TLN NO. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu. 11 -2- Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI. U. (3) Dalam menjalankan tugasnya:Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. UU ini mencabut UU Nomor 13 Tahun 1964, Perpu Nomor 2 Tahun 1964, dan Perpu Nomor 47 Tahun 1960. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 12 Januari 2017 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menggantikan UU No. Singkatan. Nomor. Peraturan. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi; e. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. . 37. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar, Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dikenai sanksi administratif sebagai berikut, kecuali. 2, LD. Atlas. GO. Perubahan paling krusial dalam Undang-undang no. 6187, LL SETKAB : 31 HLM. Dengan adanya Undang-undang No. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol OpsionalnyaUndang-undang (UU) No. Perpu. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006, (Pengesahan Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006)UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI. 2017, No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Dalam Undang-undang No. (dua puluh lima) tahun”; 2. 855Peraturan; Peraturan Presiden. Bentuk. KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PENGADAAN BARANG/JASA - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - KEBIJAKAN PEMERINTAH. 233, TLN NO. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17.